
Kupang, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT menyelenggarakan Rapat Koordinasi Forum Lintas Sektor (Rabu, 11 November 2026). Rapat Koordinasi Lintas Sektor dibuka oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT (Bapak Gabriel Janu, S.T) mewakili Kepala Dinas yang pada saat yang sama mengikuti kegiatan Tour de EnTeTe 2026 di Daratan Sumba. Kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri oleh 16 (enam belas) Perangkat Daerah diantaranya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Dinas ESDM, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Provinsi NTT. Rapat ini bertujuan untuk melakukan evaluasi perkembangan realisasi penanaman modal /kegiatan investasi dan penyelenggaraan perizinan sampai Triwulan III di Provinsi NTT. Sesuai target realisasi investasi secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 5 Triliun, realisasi sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah Rp 3.453.974.755.220 (69,1%), dari 970 perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal /LKPM, jika dibandingkan dengan Realisasi Investasi s/d Triwulan III Tahun 2025 Rp 2.943.645.088.584 atau (YoY) mengalami peningkatan sebesar Rp 510.329.666.636 atau 17,34%.
Namun demikian tentunya realisasi investasi ini masih di bawah target yang seharusnya mencapai 75%, sehingga perlu kolaborasi kerja sama lintas sektor untuk mengejar target capaian Rp. 5 triliun sampai akhir tahun 2026. Berbagai rumusan upaya dan strategi yang akan dilakukan dengan sisa waktu yang ada, yaitu fasilitasi pelaku usaha untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal terutama pelaku usaha menengah dan besar dengan nilai rencana investasi yang tinggi, melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi pelaku usaha, fasilitasi percepatan pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Persetujuan Lingkungan, fasilitasi percepatan penerbitan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah Teknis serta melakukan pelayanan jemput bola pelayanan perizinan (NIB) langsung ditempat kepada pelaku usaha UMKM, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Perangkat Teknis dengan pelaksanaan kegiatan kolaboratif dan terpadu.

