Sebagai Instansi Publik, Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
Melayani dengan "Cepat, Efisien, Berdedikasi dan Konsisten"
