Bimtek Sicantik Cloud Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat sehingga kedudukan aparatur pemerintah
Month: October 2024
Penilaian Kepatuhan oleh Ombudsman
Nilai Kepatuhan terhadap Standart Pelayanan Publik oleh Ombudsman – 2026 – 2025 – 2024 – 2023 80,93 2022 – 2021 – 2020 – 2019
Nilai MCP oleh KPK
Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi di Indonesia. Pelaporan upaya pencegahan korupsi oleh Pemerintah Daerah disampaikan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP)
Nilai LKIP
HASIL PENILAIAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH – 2026 – 2025 – 2024 81,51 2023 80,60 2022 79,75 2021 83,63 2020 78,48 2019 77,56 2018
Perbaikan pelayanan publik menjadi salah satu pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga kini telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dan khususnya pada pelayanan publik,
PPID DPMPTSP
Sebagai Instansi Publik, Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
KPPTSP + BKPM = DPMPTSP
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Program dan Kegiatan
Kepmendagri-No-900.1.15.5-1317-Tahun-2023 perubahan Kepmendagri 050-5889_Tahun 2021 Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Kegiatan Oleh DPMPTSP
Rapat Review Renstra 2024 – 2026 dan evaluasi Renja (6 September 2024) Bimtek Penanaman Modal Rapat Evaluasi Triwulan III 2024 (10 Oktober 2024)
Kegiatan Internal Dinas
