Tentang DPMPTSP Provinsi NTT

Tentang DPMPTSP Provinsi NTT

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan pada Agenda Ketiga Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni “Pembangunan Ekonomi”, yang menitikberatkan pada revitalisasi institusi ekonomi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi yang mengelola Urusan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Visi

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah “ TERWUJUDNYA NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI TUJUAN INVESTASI YANG BERDAYA SAING MELALUI PELAYANAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN DAERAH”.

Misi

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah, sebagai berikut:
1. Mengembangkan potensi dan peluang investasi daerah;
2. Meningkatkan efektivitas promosi dalam dan luar negeri di bidang penanaman modal.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal ;
4. Meningkatkan minat dan realisasi investasi daerah.

Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT Dinas PMPTSP mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

  1. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
  4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Comments are closed.