DAFTAR SYARAT UNTUK IZIN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (IUP-P) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA

DAFTAR SYARAT UNTUK IZIN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (IUP-P) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA

1 Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT
2 Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan
3 Foto copy NPWP
4 Foto Copy SITU
5 Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur
6 Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan peraturan perundang undangan
7 Jaminan pasokan bahan baku
8 Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan
9 Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan
10 Izin Lingkungan bupati/walikota sesuai kewenangan
11 Foto copy sertifikat BPJS Kesehatan/surat keterangan kepengurusan BPJS Kesehatan (untuk pemohon yang belum memiliki BPJS Kesehatan)
12 Rekomendasi dari Dinas Pertanian Provinsi NTT
13 Pernyataan kesanggupan : 1) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); 2) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang di lengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 4) melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; 5) Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas

Comments are closed.