DAFTAR SYARAT UNTUK IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (IUP-B) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA

DAFTAR SYARAT UNTUK IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (IUP-B) YANG LOKASI LAHAN BUDIDAYA DAN/ATAU SUMBER BAHAN BAKU BERADA PADA LINTAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA

1 Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT
2 Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan
3 Foto copy NPWP
4 Foto Copy SITU
5 Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur
6 Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain
7 Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan
8 Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar , rencana tempat hasil produksi akan diolah
9 Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan
10 Foto copy sertifikat BPJS Kesehatan/surat keterangan kepengurusan BPJS Kesehatan (untuk pemohon yang belum memiliki BPJS Kesehatan)
11 Rekomendasi dari Dinas Pertanian Provinsi NTT
12 Pernyataan kesanggupan : 1) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); 2) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang di lengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 4) melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; 5) Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas

Comments are closed.