DAFTAR SYARAT UNTUK IZIN USAHA ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT

DAFTAR SYARAT UNTUK IZIN USAHA ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT

1 Surat permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT dan tembusan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT
2 Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi Warga Negara Indonesia/ perorangan dalam bentuk Badan Hukum Indonesia, baik berbentuk PT atau Koperasi (SYARAT ADMINISTRASI)
3 Foto copy KTP bagi perorangan (SYARAT ADMINISTRASI)
4 Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan dan/atau nautis teknis pelayaran niaga tingkat dasar (SYARAT ADMINISTRASI)
5 Surat keterangan domisili perusahaan dari pejabat yang berwenang (SYARAT ADMINISTRASI)
6 Laporan Rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (SYARAT ADMINISTRASI)
7 Foto Copy NPWP (SYARAT ADMINISTRASI)
8 Rekomendasi dari Adpel/ Kakanpel (SYARAT ADMINISTRASI)
9 Foto copy sertifikat BPJS Kesehatan/surat keterangan kepengurusan BPJS Kesehatan untuk pemohon yang belum memiliki BPJS Kesehatan (SYARAT ADMINISTRASI)
10 Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi NTT (SYARAT ADMINISTRASI)
11 Memiliki Kapal Layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan oleh tenaga angin (SYARAT TEKNIS)
12 Memiliki Kapal Layar Motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (lima ratus), dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu (SYARAT TEKNIS)
13 Memiliki Kapal Motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sekurang-kurangnya GT. 7 (tujuh) serta setinggi-tingginya GT. 35 (tiga puluh lima) (SYARAT TEKNIS)
14 Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut yang dibuktikan dengan (gross Akte, Surat Ukur Dan Sertifikat Keselamatan) yang masih berlaku (SYARAT TEKNIS)
15 Surat Pemberitahuan Pemimpin Perusahaan kepada Gubernur (mencakup data dan status Kantor Cabang) (PEMBUKAAN KANTOR CABANG)
16 Foto Copy KTP Kepala Kantor Cabang (PEMBUKAAN KANTOR CABANG)
17 Foto Copy SIUPPER (PEMBUKAAN KANTOR CABANG)
18 Foto Copy NPWP Perusahaan (PEMBUKAAN KANTOR CABANG)
19 SK Pengangkatan Kepala Cabang (PEMBUKAAN KANTOR CABANG)
20 Bukti Kunjungan Kapal milik dan/ atau Charter yang telah dilegalisir oleh Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL) setempat (PEMBUKAAN KANTOR CABANG)
21 Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi NTT (PEMBUKAAN KANTOR CABANG)

Comments are closed.