DAFTAR SYARAT UNTUK IZIN PENDIRIAN LEMBAGA BURSA KERJA, LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) DAN LEMBAGA PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN SKALA PROVINSI

DAFTAR SYARAT UNTUK IZIN PENDIRIAN LEMBAGA BURSA KERJA, LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) DAN LEMBAGA PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN SKALA PROVINSI

1 Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala DPMPTSP Provinsi NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Nakertrans
2 Foto copy Akte Pendirian PT Usaha yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Ijin LPTKS - Antar Kerja Lokal)
3 Rekomendasi/Persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota setempat (Ijin LPTKS - Antar Kerja Lokal)
4 Foto Copy Anggaran Dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha penyediaan jasa pekerja/ buruh (Ijin LPTKS - Antar Kerja Lokal)
5 Foto copy KTP Pimpinan Perusahaan (Ijin LPTKS - Antar Kerja Lokal)
6 Foto copy SITU (Ijin LPTKS - Antar Kerja Lokal)
7 Foto copy NPWP (Ijin LPTKS - Antar Kerja Lokal)
8 Wajib Lapor Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota setempat (Ijin LPTKS - Antar Kerja Lokal)
9 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Ijin LPTKS - Antar Kerja Lokal)
10 Pas foto Direktur Utama (berwarna) 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar (Ijin LPTKS - Antar Kerja Lokal)
11 Surat Pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan kantor yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (minimal 5 tahun) (Ijin LPTKS - Antar Kerja Lokal)
12 Proposal/rencana kegiatan usaha (Ijin LPTKS - Antar Kerja Lokal)
13 Daftar inventaris peralatan perkantoran (Ijin LPTKS - Antar Kerja Lokal)
14 Foto copy sertifikat BPJS Kesehatan/surat keterangan kepengurusan BPJS Kesehatan bagi pemohon yang belum memiliki BPJS Kesehatan (Ijin LPTKS - Antar Kerja Lokal)
15 Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Ijin LPTKS - Antar Kerja Lokal)
16 Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi (Ijin LPTKS - Antar Kerja Lokal)
17 Foto copy Akte Pendirian Usaha yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Izin LPTKS - Antar Kerja Daerah/AKAD
18 Foto Copy NPWP (Izin LPTKS - Antar Kerja Daerah/AKAD
19 Foto copy KTP Pimpinan Perusahaan (Izin LPTKS - Antar Kerja Daerah/AKAD)
20 Foto copy SITU (Izin LPTKS - Antar Kerja Daerah/AKAD)
21 Rencana kegiatan perusahaan (Izin LPTKS - Antar Kerja Daerah/AKAD)
22 Wajib Lapor Ketenagakerjaan dari Dinas Nakertrans Kab/Kota setempat (Izin LPTKS - Antar Kerja Daerah/AKAD)
23 Daftar inventaris peralatan perkantoran (Izin LPTKS - Antar Kerja Daerah/AKAD)
24 Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Izin LPTKS - Antar Kerja Daerah/AKAD)
25 Foto Copy NPWP (Izin LPTKS - Antar Kerja Daerah/AKAD)
26 Susunan pengurus organisasi (Bagan Struktur Organisasi dan Personil) (Izin LPTKS - Antar Kerja Daerah/AKAD)
27 Foto Copy Sertifikat hak kepemilikan tanah dan bangunan kantor atau perjanjian kontrak rumah minimal 5 (lima) tahun (Izin LPTKS - Antar Kerja Daerah/AKAD)
28 Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar (Izin LPTKS - Antar Kerja Daerah/AKAD)
29 Rekomendasi/Persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/ Kota setempat (Izin LPTKS - Antar Kerja Daerah/AKAD)
30 Foto copy sertifikat BPJS Kesehatan/surat keterangan kepengurusan BPJS Kesehatan bagi pemohon yang belum memiliki BPJS Kesehatan
31 Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT (Izin LPTKS - Antar Kerja Daerah/AKAD)
32 Struktur organisasi dan nama-nama pengelola BKK (Bursa Kerja Khusus)
33 Foto Copy NPWP (Bursa Kerja Khusus)
34 Keterangan/penjelasan tentang fasilitas kantor untuk melakukan kegiatan antar kerja (Bursa Kerja Khusus)
35 Izin pendirian /operasional Lembaga Pelatihan Kerja /Pendidikan dari Istansi yang bertanggung jawab (Bursa Kerja Khusus)
36 Keterangan telah mengikuti Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Rekomendasi dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kab/ Kota (Bursa Kerja Khusus)
37 Surat kuasa bermaterai untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan (Bursa Kerja Khusus)
38 Foto copy sertifikat BPJS Kesehatan/surat keterangan kepengurusan BPJS Kesehatan bagi pemohon yang belum memiliki BPJS Kesehatan (Bursa Kerja Khusus)
39 Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT (Bursa Kerja Khusus)

Comments are closed.