Strategi Pencapaian Target Kinerja RPJMD TA. 2019 dan Rencana Inovasi Pelayanan yang akan dikembangkan DPMPTSP Provinsi NTT

Strategi Pencapaian Target Kinerja RPJMD TA. 2019 dan Rencana Inovasi Pelayanan yang akan dikembangkan DPMPTSP Provinsi NTT

1. Indikator Realisasi Investasi

Target RPJMD realisasi investasi : Rp. 5,14 triliun, realisasi investasi yang harus dicapai per semester  : Rp. 2,57 Triliun. Sesuai data publikasi BKPM berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan oleh Perusahaan (PMA dan PMDN), realisasi investasi Bulan Januari – Juni 2019 sebesar : 1.728.500.000.000, terjadi deviasi (negative) selisih Rp. 841.500.000.000. Berdasarkan data realisasi investasi Semester I tahun 2019, capaian kinerjanya belum mencapai target. Sehingga hal ini menjadi focus perhatian seluruh pejabat dan staf baik Provinsi maupun kabupaten/kota untuk bisa mengejar ketertinggalan yang ada. Potensi untuk mengejar ketertinggalan itu ada, yaitu dari jumlah pengusaha (perorangan dan Badan Usaha) yang sudah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) / Pendaftaran Berusaha melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) sebanyak ± 3.200 NIB, dari data yang ada ± 1.600 NIB berbabadan usaha dan yang sudah menyatakan komitmen dan memenuhi persyaratannya ± 480 NIB. Dari 480 badan usaha yang sudah menyampaikan LKPM  sebanyak ± 200 kegiatan investasi.

Permasalahannya :  1) Belum semua perusahaan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) online secara teratur dan tepat waktu ; 2) Masih ada perusahaan yang menyampaikan LKPM secara manual; 3) Terbatasnya anggaran untuk pemantauan dan pengawasan perusahaan yang lokasinya tersebar di berbagai kecamatan dan desa.

Strategi Pencapaian Target :

  • Memfasilitasi para pengusaha terutama perusahaan yang nilai investasi besar yang sudah mendapatkan NIB namun belum memenuhi komitmennya untuk mendapatkan izin operasi dan izin usahanya.
  • Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif terhadap perusahaan yang sudah memenuhi komitmennya untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Online sesuai ketentuan.
  • Melakukan sosialisasi dan fasilitasi cara pengisian LKPM (manual dan online) kepada perusahaan (jenis usaha baru).

Program/Kegiatan Prioritas : kegiatan yang menunjang pencapaian indikator peningkatan realisasi investasi ini, adalah :

  • Pemantauan dan pengawasan PMA dan PMDN di 22 Kab/Kota
  • Sosialisasi LKPM Online dan SPIPISE
  • Penyusunan Buku Directory Penanaman Modal (PMA dan PMDN)
  • Pemetaan potensi dan peluang investasi
  • Studi kelayakan (FS) potensi dan peluang investasi produk unggulan daerah
  • Promosi/pameran/expo dan forum investasi dalam dan luar negeri

2. Indikator Prosentase Investasi di Pariwisata Estate

Untuk tahun 2019 ada 7 (tujuh) lokasi kawasan pariwisata estate, yaitu Lokas Kawasan Pantai Liman (Kabupaten Kupang), Kawasan Fatumnasi (Kabupaten TTS), Kawasan Mulut Seribu (Kabupaten Rote Ndao),  Kawasan Moru (Kabupaten Alor) , Kawasan Gongi-Salura (Kabupaten Sumba Timur), Kawasan Kelimutu (Kabupaten Ende) dan Lokasi Pariwisata Estate Kawasan Lamalera (Kabupaten Lembata). Sesuai Target RPJMD prosentase investasi di pariwisata estate tahun 2019  : 2 %. Sesuai dengan data realisasi investasi yang ada khusus langsung di 7 (tujuh) kawasan pariwisata estate belum ada. Kalau untuk lingkup 7 (tujuh) Kabupaten sudah ada, berdasarkan data laporan yang disampaikan oleh kabupaten  untuk Semester I realisasi investasinya mencapai  Rp. 1.287.897.116.737. Data ini belum diverikasi dengan data publikasi resmi BKPM Republik Indonesia.

Permasalahannya : 1) Belum adanya master plan atau survey, investasi design khusus 7 (tujuh) kawasan lokasi pariwisata este termasuk zona-zona peruntukan kawasan untuk diisi oleh perangkat daerah sesuai tupoksi. Dokumen ini digunakan untuk bahan promosi dan forum-forum investasi untuk ditawarkan ke para investor ; 2) Belum ada kegiatan khusus untuk melakukan identifikasi kondisi eksisting secara mendalam terkait 7 (tujuh) lokasi tersebut.

Strategi Pencapaian Target :

  • Melakukan koordinasi intesif dengan kabupaten/kota dan Perangkat Daerah terkait lainnya untuk mendapatkan data dan informasi awal kondisi eksisting dari 7 (tujuh) kawasan tersebut;
  • Mengoptimalkan kegiatan yang ada dalam anggaran 2019 untuk pengumpulan data dan informasi di 7 (tujuh) kawasan;
  • Melakukan pemetaan potensi dan peluang investasi di 7 (tujuh) lokasi kawasan pariwisata estate;
  • Melakukan promosi (dalam dan luar negeri) lewat berbagai media dan fasilitasi para investor untuk berinvestasi di 7 (tujuh) lokasikawasan pariwisata estate;
  • Memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan.

Program & Kegiatan Prioritas :

  1. Pembuatan master plan atau SID 7 (tujuh) Kawasan Pariwisata Estate ;
  2. Identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang investasi di 7 (tujuh) kawasan pariwisata estate;
  3. Promosi dan Fasilitasi para calon investor.

3. Indikator Pelayanan Perizinan (Jumlah izin yang diterbitkan)

Sesuai RPJMD target jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP untuk tahun 2019 sebanyak 7.164 izin, realisasi Bulan Januari s/d Juli 2019 sebanyak : 3.643 izin. Jadi capaian kinerjanya  (50,85 %). Dari data yang ada capain kinerjanya sudah sesuai rencana, ke depannya akan tingkatkan melalui berbagai kegiatan yang sudah ada.

Permasalahan : 1) Masih lambatnya proses penyelesaian rekomendasi teknis oleh perangkat daerah teknis karena membtuhkan waktu untuk survey / pemeriksaan lapangan; 2) Masih terbatasnya kapasitas internet untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan pengembangan inovasi pelayanan; 3) Masih terbatasnya sarana/prasarana dan fasilitas penunjang dan SDM aparatur (sesuai amanat Permendagri 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah).

Strategi Pencapaian Target : 1) Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan ; 2) Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota dan perangkat daerah teknis untuk percepatan pelayanan; 3) Melakukan berbagai pengembangan inovasi untuk percepatan pelayanan.

Program dan Kegiatan  Prioritas :

  • Pendekatan pelayanan (pelayanan jemput bola) ;
  • Survey / pemeriksaan lapangan untuk penerbitan rekomendasi izin;
  • Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP di kabupaten/kota;
  • Penyusunan SP dan SOP dan Maklumat Pelayanan Perizinan (MPP).

4. Indikator Inovasi Pelayanan Publik

Untuk tahun 2019 target inovasi yang dibuat yaitu 3 (tiga) inovasi, realisasi s/d Bulan Juli 2019, ada 3 (tiga) inovasi : Tanda tangan elektronik, SMS Gate Way, Tranking System dan Perizinan Online (Izin Penelitian). Capaian kinerjanya 100 %.

Permasalahan : 1) Terbatasnya kapasitas internet (kebutuhan 20 Mbps) yang terlayani baru 2 Mbps, hal yang sama juga terjadi di kabupaten/kota; 2) Terbatasnya sarana dan prasarana fasilitas yang memadai (perangkat lunak dan perangkat keras); 3) Terbatasnya SDM aparatur yang handal dengan latar belakang pendidikan IT (programmer dan Jaringan); 4) Terbatasnya alokasi anggaran untuk menjalankan rencana inovasi pelayanan yang sudah terencana.

Strategi Pencapaian Target :

  • Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan TAPD untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembuatan inovasi pelayanan perizinan ;
  • Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi teknis lainnya seperti, Dinas Kominfo, Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTT.
  • Membentuk Tim TIK di tingkat Perangkat Daerah untuk mendesign inovasi pelayanan yang dibutuhkan.

Program dan Kegiatan Prioritas :

  • Pengadaan peralatan kantor dan sarana/prasarana fasilitas pelayanan ;
  • Pendidikan dan pelatihan SDM aparatur ;
  • Pengembangan / update system /jaringan : e – office (persuratan elektronik untuk surat masuk, surat keluar dan nota dinas); pengembangan website; pengembangan aplikasi perizinan (Aplikasi SPESIAL).

RENCANA INOVASI PELAYANAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN TAHUN 2018 – 2023  

1. Rencana Jangka Pendek (Tahunan)

Untuk  jangka pendek (rencana kerja tahunan) inovasi pelayanan yang dapat dibuat adalah :

  • Pelayanan jemput bola langsung ke masyarakat, khususnya di lokasi yang aktivitasnya tinggi, seperti nelayan (izin operas kapal nelayan); mobil-mobil tronton (muatan lebih);
  • Pembuatan Service point / gerai layanan atau outlet bekerjasama dengan UPT Dispenda atau DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk 4 (empat) wilayah pelayanan, yaitu Service Point Wilayah Timor ada 1 (satu) : di Kabupaten Belu ; Service Point Wilayah Flores ada 2 (dua) : di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Manggarai Timur; Service Point Wilayah Sumba 1 (satu) : di Kabupaten Sumba Timur

Fasilitas yang dibutuhkan : 1) Kapasitas Internet yang memadai untuk menjalankan aplikasi; 2) Komputer, printer, scanner ; 3) Petugas untuk masing-masing service point, 4 orang.

  • Layanan Keliling (Mobile Service)

Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu mendesain sutau kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat melalui pelayanan keliling. Sasarannya adalah di pusat-pusat keramaian (lokasi cafry day, mall, kampus) juga bisa ke kecamatan dan desa-desa atau kelurahan dengan jadwal yang teratur.

Sarana/Prasarana fasilitas yang dibutuhkan : 1) Mobil Operasional Pelayanan Keliling; komputer, dan printer; dan  3) Petugas.

  • Membangun Kerjasama (MOU) Dengan Perangkat Daerah Lain
    1. Dalam rangka peningkatan mutu SDM aparatur, akan melakukan kerjasama (MOU) dengan Badan Diklat BKPM RI dan BPSDM Provinsi NTT, untuk penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional Bidang Penanaman Modal dan PTSP
    2. Untuk penyediaan data potensi dan peluang investasi serta kajian kelayakan potensi unggulan daerah, akan melakukan kerjasama dengan BPPT Naibonat, Bappelitbangda Provinsi NTT, Perguruan Tinggi, Bank Indonesia dan BPS Provinsi NTT.
    3. Untuk pengembangan berbagai aplikasi dan inovasi pelayanan, akan bekerjasama dengan Dinas Kominfo dan Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi NTT diantaranya : Undana, Unika dan Politeknik.

2. Rencana Jangka Menengah

a. Rencana Pembangunan Mall Pelayanan Publik

Untuk jangka panjang diharapkan di Provinsi NTT sudah dibangun yang namanya Mall Pelayanan Publik (Terintegarasi), yang seluruh jenis pelayanan terintegrasi, seperti PTSP (semua jenis izin),  pelayanan KTP; pajak, bank, BPJS, listik,  dan lain-lain. Konsep Mall Pelayanan Publik ini terintegrasi juga dengan tempat perbelanjaan, tempat rekreasi, restoran, tempat foto kopi, dan lain sebagainya.  Kebutuhan Pembiayaan : Pembuatan Design (Master Plan, SID, DED) ; Kajian Rencana Pengelolaannya ; Pembangunan Fisik Bangunan. Saat ini yang sudah membangun Mall Pelayanan Publik Terintegrasi, yaitu Kabupaten Belu, Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP terintegrasi dengan layanan publik yang lain, seperti pelayanan KTP, pajak dan bank.

Comments are closed.