Rapat Koordinasi Teknis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tingkat Provinsi NTT tahun 2019 di Kabupaten Sikka

Rapat Koordinasi Teknis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tingkat Provinsi NTT tahun 2019 di Kabupaten Sikka

KUPANG, DPMPTSP PROV. NTT – Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tingkat Provinsi NTT Tahun 2019 di Kabupaten Sikka yang berlangsung tanggal 12 S/D 14 Juni 2019 di Go Hotel Maumere-Kabupaten Sikka. Rakor Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2019 mengambil Tema : “ PENINGKATAN INVESTASI MENUJU NTT SEJAHTERA “. Rakor kali ini sangat strategis untuk mensinergikan kebijakan dan program prioritas Gubernur 5 (lima) tahun ke depan khususnya terkait urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan strategi Holistik, Integrated, Tematik dan Spacial (HITS).

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG-20190615-WA0105.jpg

Rakor ini juga merupakan momentum untuk mengevaluasi sejauhmana penyelenggaraan tugas pelayanan urusan penanaman modal dan perizinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur baik yang sudah dilakukan maupun yang sedang dan akan dilakukan terhadap berbagai Kebijakan Pembangunan Daerah dan Nasional. Pada kegiatan Rakor kali ini, adanya pemeberian penghargaan kepada 3 (tiga) Kabupaten yang terbaik penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP dari aspek kelembagaan, pendelegasian kewenangan, SP dan SOP, realisasi investasi, dan implementasi OSS, yaitu : Kabupaten Belu, Manggarai Barat dan Kabupaten Sumba Timur serta pemberian penghargaan kepada perusahaan yang secara rutin menyampaikan laporan LKPM, yaitu PT. Cipta Buana Sentosa (Usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng serta pembekuan ikan), PT. Petrada Widya Radhasa (Usah Perhotelan-Hotel Bintang (Jasa Akomodasi Hotel) dan PT. PLN Ranting Sikka (Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik).

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG-20190614-WA0026.jpg

Rapat Koordinasi Penanaman Modal Tingkat Provinsi NTT Tahun 2019 bertujuan : 1) Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan investasi dan pelayanan perizinan di daerah baik yang sudah maupun yang sedang dilaksanakan serta mengidentifikasi isu-isu strategis, permasalahan dan hambatan dalam kegiatan investasi; 2) Merumuskan program dan kegiatan prioritas tahun 2020 yang terintegrasi dalam mewujudkan pencapaian target dan realisasi investasi; 3) Adanya komitmen dan kesepahaman bersama dalam pelaksanaan berbabagai program dan kegiatan penanaman modal antara Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT. Kegiatan Rakor dibuka oleh Bupati Sikka, dengan Narasumber terdiri dari Narasumber Pusat : BKPM RI Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal-Direktur Deregulasi (Bpk. Budi Sutrisno dan staf Bapak Andhika; Kemendagri dari Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah – Direktur Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Bapak Sugiarto, SE) ; Bank Indonesia Perwakilan NTT (Bpk. Krisna Setioaji dan Benediktus S.Kuspratama); Bappelitbangda (Bpk. Richard); Kanwil BPN Provinsi NTT (Bpk Sumral Buru Manoe) dan Kepala DPMPTSP Provinsi NTT. Kegiatan rakor ini diikuti oleh ± 100 orang peserta, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota Se- NTT, Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka dan Mitra terkait dan para pejabat struktural dan staf Dinas PMPTSP Provinsi NTT. Pada moment kegiatan Rakor ini, juga dilakukan kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan investasi dan destinasi wisata, yaitu : Kantor PT. Comextra Mayora, Kantor KSP. Kopdit Pintu Air dan di Kampung Tenun Ikat Lepo Lorun di Desa Ladogahar Kecamatan Nita).

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG20190614093228.jpg
Kesepakatan/rekomendasi Rapat Koordinasi Penanaman Modal dan PTSP Tingkat Provinsi Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

  1. Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang Penanaman Modal dan PTSP perlu adanya integrasi dan sinkronisasi kebijakan, program/kegiatan prioritas serta lokasi pengembangan penanaman modal (PMA dan PMDN) antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar diarahkan pada lokasi-lokasi destinasi pariwisata dan kawasan strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
  2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum melakukan penyesuaian nomenklatur kelembagaan, Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas PMPTSP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, agar segera mengambil langkah-langkah strategis percepatan penyelesaianya sampai dengan akhir tahun 2019.
  3. Berdasarkan (point 2) tersebut segera dilakukan penyesuaian Dokumen Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perijinan yang diterbitkan.
  4. Kabupaten/kota perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi perizinan yang berskala usaha kecil, menengah dan besar dan memfasilitasinya untuk mengurus Pendaftaran Penanaman Modal melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) untuk jenis izin dan non izin sebagaimana dimaksud dalam daftar Lampiran PP No. 24 Tahun 2018 yang berlaku secara Nasional dan Aplikasi Perizinan yang ada di daerah (sesuai peraturan kepala daerah).
  5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan berbagai sumber daya (pendanaan, SDM dan sarana, prasarana fasilitas penunjang) untuk penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 138 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan ASN yang ditempatkan di lingkungan DPMPTSP pelayanan perizinan yang memiliki sertifikat keahlihan khusus dapat diangkat menjadi tenaga fungsional bidang penanaman modal dan perizinan.
  6. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan alokasi anggaran untuk mengintegrasikan aplikasi perizinan yang ada di daerah masing-masing dengan Aplikasi OSS (Online Single Submission) termasuk untuk peningkatan SDM aparatur pengelola Aplikasi OSS melalui pengiriman tenaga teknis untuk mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan teknis di Balai Diklat BKPM Republik Indonesia.
  7. Pemerintah Provinsi melalui DPMPTSP perlu memfasilitasi pelaksanaan Diklat Bidang Penanaman Modal dan PTSP (Dasar dan Lanjutan) bagi aparatur DPMPTSP Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTT dan BPSDM BKPM RI.
  8. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah dibentuk dengan melakukan Rapat Satgas Tingkat Provinsi yang dihadiri oleh seluruh Satgas Kabupaten/Kota.dan menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Tim kepada Satgas Tingkat Nasional.
  9. Dalam rangka promosi potensi unggulan daerah NTT kepada calon investor maka pemerintah kabupaten/kota diharapkan menyiapkan proyek investasi kepada Pemerintah Provinsi NTT minimal 2 (dua) komoditi unggulan melalui Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi NTT yang telah dilakukan studi kelayakan atau pra studi kelayakan.
  10. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menyusun dan menyelesaikan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) agar segera disusun dan menyelesaikannya sampai dengan akhir tahun 2019.
  11. Dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Pemerintah Provinsi perlu menyiapkan masterplan dan rencana detail pada kawasan strategis dan cepat tumbuh termasuk kawasan destinasi wisata baru untuk ditawarkan kepada para calon investor bagi peningkatan investasi daerah;
  12. Pemerintah Pusat perlu memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan event-event dan forum promosi potensi dan peluang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri.
  13. Perlu dukungan Pemerintah Pusat melalui kebijakan pengalokasian dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penguatan kelembagaan DPMPTSP di daerah serta Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan PMA dan PMDN yang perizinannya difasilitasi dan diterbitkan melalui Online Single Submission.
  14. Sesuai kesepakatan 3 (tiga) Gubernur yang tergabung dalam Provinsi Sunda Kecil (Bali, NTB, NTT) untuk menyelenggarakan kegiatan Expo bersama yaitu Sunda Kecil Expo, dengan lokasi penyelenggaraan secara bergilir. Sesuai jadwal yang ada maka kegiatan Sunda Kecil Expo Tahun 2020 dilaksanakan di Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk itu agar Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2020 untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
  15. Dalam rangka penyediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi yang berkualitas maka DPMPTSP Kabupaten/Kota diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan peran petugas atau Admin SIPID yang ada pada masing-masing Kabupaten/Kota dan menginput data dan informasi potensi dan peluang investasi secara berkala.
  16. Dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten/Kota, maka Bupati/Walikota melalui DPMPTSP bertanggungjawab terhadap pencapaian target investasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui DPMPTSP Provinsi setiap tahunnya.
  17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT segera merumuskan Surat Edaran Gubernur terkait hasil rekomendasi Rakor kepada Bupati/Walikota dan kepada BKPM Republik Indonesia serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
  18. Rapat Koordinasi Penanaman Modal dan PTSP Tingkat Provinsi NTT Tahun 2020 akan dilaksanakan di Kupang – Provinsi NTT dan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan di Kabupaten Rote Ndao.(gj)

Comments are closed.