Ombudsman Nilai, PTSP NTT Jadi Model Layanan Publik Bebas Korupsi

Ombudsman Nilai, PTSP NTT Jadi Model Layanan Publik Bebas Korupsi

KBRN, Kupang : Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur menilai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Organisasi Perangkat Daerat atau OPD model atau contoh pemberi layanan public bebas korupsi dan bersih melayani.

Penilaian ini disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi NTT melalui Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Yosua P. Karbeka dalam pertemuan berkala Sahabat Ombudsman NTT di Kota Kupang, jumat (01/03/2019) kemarin.

Menurut Yosua Karbeka, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu walaupun melayani 158 Model perizinan, akan tetapi mereka mampu menyusun Standar Operasional Prosedur atau S.O.P dan Standar Pelayanan Publik.

Hal tersebut tercatat oleh Ombudsman Perwakilan NTT dan Data Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Yosua juga menjelaskan, Ombdusman NTT juga mencatat banyak Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi Pelayanan Publik di Nusa Tenggara Timur belum memiliki atau membuat Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik.

Kondisi tersebut yang sering kali menimbulkan persoalan pelayanan public, dan cukup menyulitkan pengawasan public oleh lembaga pengawasan eksternal.

“PTSP Provinsi adalah, instansi pemerintah di NTT yang sudah mencanangkan zona integritas, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, sehingga kita menilainya sebagai sebuah instansi model bagi kita Ombudman sendiri maupun bagi teman-teman sahabat Ombudman untuk mengkampanyekan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur bahwa, ada instansi penyelenggara pelayanan public yang sudah mampu melakukan hal-hal seperti wilayah bebas korupsi maupun wilayah bersih melayani,” ujar Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi NTT, Yosua P. Karbeka di Hadapan para Sahabat Ombudsman di Kota Kupang, Jumat (01/03/2019).

Terkait penilaian Ombudsman NTT, Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nusa Tenggara Timur Sunardin menuturkan, PTSP sebagai lembaga pelayanan public telah mengembangkan model dan system pelayanan prima.

Langkah yang diambil adalah, membuat aplikasi special, transparan perizinan, menyiapkan sarana prasarana memadai, memberlakukan aplikasi online, menyediakan vitur SMS GatenWay, vitur tracking system, dan tandatangan elektronik.

“Untuk mendukung pelayanan prima ini, kami sudah menggunakan aplikasi special. Dari 158 izin yang ada, semuanya sudah masuk ke aplikasi special. Selain itu, kami menerapkan transparansi perizinan. Jadi semua izin dan persyaratannya itu silahkan diakses diwebsite kami. Kalau tidak bisa diakses, silahkan datang di Kantor PTSP NTT. Kami sediakan buka SP disetiap petuga frondoffice dan bisa diperoleh disana dan sekalian bisa mengatahui proses transparansi dan pelayanan prima yang sedang kami lakukan,” tegas Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nusa Tenggara Timur Sunardin, pada pertemuan Sahabat Ombudsman NTT di Kota Kupang, Jumat kemarin.

Secara tegas, Sunardin juga mengatakan bahwa, PTSP NTT saat ini tidak lagi menjadi OPD yang diberi target PAD. Karena semua proses perizinan melalui PTSP tidak ada pungutan biaya apa pun.

Semua proses pembiayaan langsung dilakukan di Instansi teknis.

Dan ada sejumlah bentuk izin yang dibuat oleh PTSP antara lain, pertambangan, perhungan, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, lingkungan hidup, dan kesbangpol.

Sejumlah catatan yang masih membutuhkan perhatian pelayanan public prima dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTT adalah, sering terjadi keterlambatan penyelesaian izin, mengalami gangguan internet atau Banwate dan penyediaan sarana pelayanan belum maksimal.
Langkah yang diambil mengatasi persoalan tersebut adalah, membentuk tim help desk, melatih SDM teknis pelayanan prima, menyediakan ruang tim teknis, memperbaiki tanda tangan elektronik, dan memperbaiki layanan pengaduan dan ruang konsultasi.

Dari http://rri.co.id/kupang/post/berita/643439/daerah/ombudsman_nilai_ptsp_ntt_jadi_model_layanan_publik_bebas_korupsi.html

Comments are closed.