Membangun Sinergitas antara Pusat dan Daerah Melalui Konsolidasi Perencanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN)

Membangun Sinergitas antara Pusat dan Daerah Melalui Konsolidasi Perencanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN)

KUPANG, DPMPTSP PROV. NTT – BKPM Republik Indonesia menyelenggarakan Kegiatan Rapat Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) BKPM, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se – Indonesia di The Alana Hotel and Convention Center – Sleman Yogyakarta yang berlangsung tanggal 12 – 14 Maret 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh para narasumber : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Kepala BKPM RI dan Para Deputi lingkup BKPM, dengan peserta para Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se – Indonesia.

Kegiatan ini dibagi dalam 3 (tiga) sesi, yaitu pembukaan, paparan materi oleh para narasumber yang dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab serta dialog Kepala BKPM RI dengan para Kepala DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se - Indonesia dan sesi ketiga Diskusi Kelompok yang membahas berbagai permasalahan dan hambatan investasi, kebijakan, program dan kegiatan serta dukungan penganggaran memalui pendanaan APBN, sinergi pusat dan daerah dalam upaya percepatan pelaksanaan berusaha termasuk persiapan daerah dalam penerapan system aplikasi Online Single Submission (OSS). Ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan dan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan serta percepatan pelaksanaan berusaha di pusat dan daerah, adalah :

  1. Kewajiban Kepala Daerah, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014,yaitu 1) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan public berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2) Membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP); 3) Melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan public; 4) Dikenai sanksi adminsitratif apabila kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan.
  2. Mewujudkan PTSP Elektronik : Online Single Submission (OSS), Online Tracking System dan tanda tangan elekronik (Digital Signature).
  3. Kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha : Pembentukan Satgas Kementerian/Lembaga dan Provinsi/Kabupaten/Kota; reformasi regulasi di pusat dan daerah (menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).
  4. Perlu ada penyiapan data dan informasi yang memadai dan akurat terkait proyek-proyek investasi yang akan ditawarkan kepada para calon investor. Sekarang tidak lagi hanya menyampaikan data-data potensi dan peluang investasi suatu daerah, tetapi harus sudah melalui kajian atau studi seperti pra studi kelayakan (pra FS) atau studi kelayakan (FS) yang bersifat ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan pihak ketiga yang menyusun apakah perguruan tinggi atau konsultan siap untuk diajak komunikasi lebih lanjut jika diperlukan informasi atau klarifikasi dari para calon investor.
  5. Program Percepatan Realisasi Penanaman Modal. Ada 6 program unggulan : izin investasi langsung konstruksi, rekomendasi jalur hijau, SPIPISE, MoU BKPM dengan POLRI, Fasilitasi Masalah dan Hambatan Investasi dan Pembinaan Investor dan DPMPTSP.
  6. Fokus kegiatan promosi, yaitu berfokus pada investasi yang berkualitas, yaitu pada dua sektor yang paling strategis: 1) Pariwisata, cepat menghasilkan lapangan kerja, dapat meningkatkan devisa bagi negara, dan sektor jasa juga akan meningkat; 2) Lifestyle industry, perkembangannya yang pesat sehingga wajib kita dukung.
  7. Target Pemantauan Proyek Tahun 2018 yaitu 2.864 proyek dengan nilai investasi Rp. 3.291,1 Triliun, yang terdiri dari pemantauan oleh BKPM Republik Indonesia sebanyak 2.280 proyek, dengan target nilai investasi Rp. 2.572,8 Triliun dan pemantauan oleh DPMPTSP target sebanyak 584 proyek dengan nilai investasi yang diperoleh yaitu 720,4 Triliun.
  8. Pemantauan meliputi : LKPM : perusahaan wajib entry LKPM online, pejabat DPMPTSP melakukan verifikasi, validasi LKPM atas izin yang diterbitkan DPMPTSP, LKPM untuk izin usaha tanpa PI tiap 6 bulan; Kantor Perwakilan : Laporan KPPA dan KP3A setiap 6 bulan, Laporan BUJKA setiap 1 tahun ; Update komitmen pemenuhan checklist :pemutakhiran folder perusahaan setiap bulan.
  9. Pembinaan, meliputi fasilitasi percepatan realisasi investasi berupa kemudahan berusaha dan pengawalan proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan penanaman modal.
  10. Upaya tindak lanjut dalam upaya percepatan pelaksanaan berusaha untuk Tingkat DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota : 1) Menerapkan prosedur perizinan penanaman modal mengacu kepada konsep yang diatur dalam Peraturan BKPM No.13/2017, sesuai kareakteristik bidang usaha dan lokasi usaha, per Juli 2018; 2) Mensosialisasikan pemanfaatan Online Single Submission (OSS) dalam proses perizinan investasi; 3) Mempersiapkan untuk memberikan layanan secara fully online dan penerapan digital signature. (gj).

Comments are closed.